Klaster TWK

 

Pembatasan masa jabatan presiden diatur pada amandemen ke-__________ UUD 1945.

Lembaga penguji undang-undang terhadap UUD adalah __________.

Makna “aktif” dalam politik luar negeri bebas aktif adalah __________.

Hasil utama Konferensi Meja Bundar bagi Indonesia adalah __________.

Sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen adalah __________.

Sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan adalah __________.

Unsur pembentuk MPR RI adalah __________ dan __________.

Prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD diwujudkan melalui __________.

Salah satu ciri negara hukum adalah adanya __________.

Isi penting ikrar ketiga Sumpah Pemuda adalah __________.

PPKn Kelas 11

Sikap Warga Negara terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia

Sistem pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen keempat adalah sistem pemerintahan presidensial. 

Pelaksanaan pemerintahan presidensial dimulai dari penyelenggaraan pemilu. Dari pemilu itulah awal menentukan calon pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan presidensial ini.

Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu kali pertama yang memilih presiden dan wakil presiden dalam satu paket, memilih anggota DPR dan DPRD, serta memilih anggota DPD. Setelah terbentuk, badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif melaksanakan tugas, kewenangan, dan fungsinya masing-masing sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Mereka menjalankan pemerintahan selama lima tahun dan akan berganti dengan pemerintahan baru setelah pemilu berikutnya .

1. mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada

kesejahteraan rakyat

2.berpartisipasi dalam penyelenggaraan proses demokrasi; memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat

3.melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional; dan

4.berupaya menjadi warga negara yang baik dan mampu menjadi agen perubahan.

TUGAS :

1. Studi Kasus Demokrasi dan Partisipasi
Dalam sebuah daerah, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu sangat rendah karena masyarakat merasa suaranya tidak berdampak pada kebijakan pemerintah.
Pertanyaan:
Analisis sikap yang seharusnya dimiliki warga negara dalam menghadapi kondisi tersebut! Jelaskan juga dampak jangka panjang jika sikap apatis terus berkembang dalam sistem pemerintahan demokratis.

---

2. Studi Kasus Kritik terhadap Pemerintah
Seorang warga активно menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial, namun menggunakan bahasa yang provokatif dan menyinggung kelompok tertentu.
Pertanyaan:
Evaluasi sikap warga tersebut berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila! Bagaimana seharusnya cara menyampaikan kritik yang mencerminkan sikap warga negara yang bertanggung jawab?

---

3. Studi Kasus Kepatuhan Hukum
Banyak warga yang melanggar aturan lalu lintas dengan alasan “tidak ada polisi yang mengawasi”.
Pertanyaan:
Analisis hubungan antara sikap disiplin warga negara dengan keberhasilan sistem pemerintahan! Mengapa kepatuhan hukum tidak boleh bergantung pada pengawasan semata?

---

4. Studi Kasus Pengawasan Pemerintah (Check and Balance)
Dalam suatu kasus, terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, namun masyarakat memilih diam karena takut atau tidak peduli.
Pertanyaan:
Jelaskan pentingnya peran aktif warga negara dalam fungsi pengawasan terhadap pemerintah! Apa konsekuensi bagi sistem pemerintahan jika masyarakat tidak menjalankan peran tersebut?

PAK Kelas 10

 

1. Pengertian Kejujuran

Kejujuran adalah sikap berkata dan bertindak sesuai dengan fakta tanpa manipulasi demi keuntungan pribadi. Kejujuran menjadi dasar utama dalam mencegah perilaku korupsi.

---

2. Bentuk Ketidakjujuran di Masyarakat

Beberapa contoh yang sering terjadi:

• Pungutan liar (meminta uang tambahan layanan)
• Kecurangan dalam berdagang (mengurangi timbangan)
• Penyalahgunaan dana publik (tidak transparan)
• Gratifikasi atau “uang terima kasih” yang tidak semestinya

---

3. Dampak Perilaku Tidak Jujur

Perilaku tidak jujur dapat menyebabkan:

• Hilangnya kepercayaan masyarakat
• Kerugian ekonomi
• Ketidakadilan sosial
• Budaya korupsi semakin berkembang

---

4. Pentingnya Transparansi dan Tanggung Jawab

Dalam kehidupan masyarakat:

• Pengelolaan keuangan harus terbuka (transparan)
• Setiap tindakan harus bisa dipertanggungjawabkan
• Masyarakat berhak mengetahui penggunaan dana publik

---

5. Peran Masyarakat dalam Menegakkan Kejujuran

Masyarakat dapat:

• Menolak praktik pungli dan suap
• Bersikap kritis dan berani melaporkan kecurangan
• Mengawasi penggunaan dana bersama
• Menanamkan nilai jujur dalam kehidupan sehari-hari

---

6. Upaya Membangun Budaya Jujur

Beberapa langkah yang bisa dilakukan:

• Edukasi nilai kejujuran sejak dini
• Membiasakan perilaku jujur dalam aktivitas sehari-hari
• Membuat aturan dan sanksi yang tegas
• Membangun lingkungan yang mendukung integritas

---

✨ Kesimpulan

Kejujuran bukan hanya nilai pribadi, tetapi juga kunci terciptanya masyarakat yang adil dan bebas dari korupsi. Perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang jujur dalam kehidupan sehari-hari. 

TUGAS !

Soal 1 (Analisis Kasus – C4)

Seorang petugas pelayanan publik meminta “uang tambahan” agar proses administrasi dipercepat.

Pertanyaan:

• Analisis apakah tindakan tersebut termasuk perilaku tidak jujur!
• Apa dampaknya bagi masyarakat jika praktik ini terus terjadi?
• Bagaimana seharusnya sikap masyarakat dalam menghadapi situasi tersebut?

---

Soal 2 (Evaluasi – C5)

Seorang pedagang mengurangi timbangan barang dagangannya agar mendapatkan keuntungan lebih.

Pertanyaan:

• Evaluasi tindakan pedagang tersebut berdasarkan nilai kejujuran!
• Apa dampak jangka panjang bagi kepercayaan konsumen?
• Solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi praktik tersebut?

KELAS 11

SISTEM PEMERINTAHAN

Sejak republik ini didirikan hingga sekarang, telah terjadi beberapa kali pergantian sistem pemerintahan. Pergantian itu dipengaruhi dan bergantung pada dinamika politik yang mengitarinya. Tahukah kalian, apa itu sistem pemerintahan?

Sistem pemerintahan di dunia dapat dibagi ke dalam beberapa tipe dan karakter berikut.

a. Sistem Pemerintahan Presidensial

Perhatikan gambar di atas!

Gambar tersebut memperlihatkan suasana sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, yang menetapkan sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan diorganisasi dalam satu kekuasaan seorang presiden. Sebagai kepala negara, presiden berhak menunjuk pembantu-pembantunya yang akan duduk memimpin departemennya masing-masing. Menteri negara sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

b. Sistem pemerintahan parlementer

Dalam sistem parlementer, parlemen memegang peranan penting. Parlemen memiliki kewenangan untuk mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya. Di dalam sistem ini, ada presiden dan perdana menteri. Presiden hanya
sebagai simbol, sedangkan yang menjalankan tugas pemerintahan adalah perdana menteri.

TUGAS 

1. Carilah satu negara yang menerapkan sistem presidensial. Selanjutnya, jjelaskan bagaimana pelaksanaan pemerintahan di negara tersebut; apa saja keunggulannya dan kenapa kalian melihatnya itu sebagai sebuah keunggulan; apa yang menyebabkan negara tersebut memiliki keunggulan; apa saja kelemahannya dan bagaimana negara tersebut mengatasi kelemahannya.

2. Carilah satu negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer. Selanjutnya, jelaskan bagaimana pelaksanaan pemerintahan di negara tersebut; apa saja keunggulannya dan kenapa kalian melihatnya itu sebagai sebuah keunggulan; apa yang menyebabkan negara tersebut memiliki keunggulan; apa saja kelemahannya dan bagaimana negara tersebut mengatasi kelemahannya.

3. Carilah satu negara yang menerapkan pemerintahan presidensial dengan sistem pembagian kekuasaan. Selanjutnya, jelaskan bagaimana pelaksanaan pemerintahan di negara tersebut; apa saja keunggulannya dan kenapa kalian melihatnya itu sebagai sebuah keunggulan; apa yang menyebabkan negara tersebut memiliki keunggulan; apa saja kelemahannya dan bagaimana negara tersebut mengatasi kelemahannya.

4. Sebutkan 5 ciri-ciri sistem pemerintahan presindesial!

5. Sebutkan 5 ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer!

KELAS 11

 

 Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan dan Sistem Pemerintahan

TUGAS :

Kerjakan Matrik dibawah ini dalam bentuk canva dan upload pada drive dengan link dibawah ini :

KELAS 11.1

KELaS 11.6

PPKN KELAS 11

BENTUK PEMERINTAHAN

Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat sentralistik, bentuk pemerintahannya adalah monarki. Jika sistem pendistribusian kekuasaan negara bersifat desentralistik (yakni sistem pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan), bentuk pemerintahan yang dihasilkan adalah republik. Pendeknya, pada era sekarang terdapat dua macam bentuk pemerintahan, yakni monarki dan republik.

a. Republik
Istilah republik sebagai bentuk pemerintahan mulai dikenal pada zaman Romawi Kuno. Makna republik sebagai konsepsi bentuk pemerintahan tidak mudah dijelaskan. Namun, untuk memahami makna istilah republik, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan metode pendekatan etimologi atau metode pendekatan dari sudut asal-usul istilah republik.

b. Monarki
Apa yang dimaksud dengan monarki sebagai bentuk pemerintahan? Apa ciri-ciri bentuk pemerintahan monarki? Bagaimana cara yang ditempuh dalam mengorganisir kekuasaan negara dan menata struktur organisasi negara monarki? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, lebih dahulu perlu memahami pengertian monarki. Secara etimologi, istilah monarkhi berasal dari kata monos=satu dan arkhein=memerintah. Secara harfiah, monarki dapat diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan oleh seorang penguasa. Monarki
mengandung arti bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, segenap kekuasaan negara dipusatkan di tangan penguasa sehingga kekuasaan penguasa bersifat mutlak. Doktrin yang melandasi kekuasaan raja yang bersifat mutlak adalah doktrin yang bersifat teokratis, yakni doktrin kedaulatan Tuhan. Raja yang bertahta dianggap sebagai wakil Tuhan. Raja memiliki
hak untuk bertahta karena kehendak Tuhan (The Divine Rights of the King).

Tugas
1. Sebutkan masing masing 5 ciri dari bentuk negara republik dan monarki
2. Sebutkan kelemahan dari bentuk negara republik dan monarki
3. Sebutkan keunggulan dari bentuk negara republik dan monarki

PAK Kelas 10

 1. (Analisis)

Seorang calon pemimpin menjanjikan berbagai hal kepada masyarakat saat kampanye, tetapi setelah terpilih tidak menepati janjinya.
Pertanyaan:
Analisis apakah tindakan tersebut termasuk bentuk ketidakjujuran dalam politik dan jelaskan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat!

---

2. (Evaluasi)
Dalam sebuah pemilihan, terdapat praktik pemberian uang atau hadiah kepada pemilih agar memilih calon tertentu (money politics).
Pertanyaan:
Nilai dan evaluasilah praktik tersebut dari sudut pandang kejujuran dan keadilan dalam demokrasi!

---

3. (Kreasi)
Bayangkan kamu adalah seorang pemilih pemula yang ingin ikut menciptakan politik yang jujur dan bersih.
Pertanyaan:
Rancanglah tindakan atau kampanye sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menumbuhkan budaya jujur dalam pemilihan umum!

---

4. (Analisis & Evaluasi)
Beredarnya berita hoaks atau informasi palsu sering digunakan untuk menjatuhkan lawan politik.
Pertanyaan:
Analisis dampak penyebaran hoaks terhadap proses demokrasi, lalu evaluasi bagaimana sikap jujur dapat mengatasi permasalahan tersebut!