SOAL DAN PEMBAHASAN TKA PILIHAN B
1. Penerapan prinsip checks and balances dalam sistem
pemerintahan bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
✅ Benar
Pembahasan: Checks and balances adalah mekanisme pengawasan antarlembaga
kekuasaan untuk mencegah dominasi satu lembaga atas yang lain. Ini menjaga agar
tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan demokrasi.
2. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sebuah
undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka DPR dapat mengabaikan putusan
tersebut dengan suara mayoritas.
❌ Salah
Pembahasan: Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat
(final and binding). DPR tidak dapat mengabaikannya, meskipun dengan suara
mayoritas.
3. Partisipasi aktif warga negara dalam proses pemilu
merupakan wujud dari pelaksanaan hak politik sekaligus kewajiban
konstitusional.
✅ Benar
Pembahasan: Memilih dalam pemilu adalah hak sekaligus bagian dari
kewajiban sebagai warga negara dalam negara demokrasi untuk mewujudkan
pemerintahan yang sah.
4. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah harus
berdasar hukum, kecuali dalam kondisi darurat.
❌ Salah
Pembahasan: Negara hukum mengharuskan semua tindakan berdasar hukum,
termasuk saat darurat. Hukum darurat atau aturan khusus tetap mengikat dan
tidak boleh sewenang-wenang.
5. Pancasila dapat dijadikan sebagai alat legitimasi
kekuasaan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi.
❌ Salah
Pembahasan: Pancasila harus dijalankan dalam semangat demokrasi.
Menggunakannya sebagai pembenaran kekuasaan tanpa nilai demokratis bertentangan
dengan ruh Pancasila.
6. Musyawarah mufakat dalam demokrasi Pancasila berarti
keputusan harus selalu disetujui semua pihak tanpa adanya perbedaan pendapat.
❌ Salah
Pembahasan: Musyawarah mengedepankan diskusi, namun perbedaan pendapat
tetap diakomodasi. Tujuannya mencari titik temu, bukan memaksakan keseragaman
mutlak.
7. Jika seorang pejabat negara menyalahgunakan wewenang,
maka ia tidak hanya melanggar hukum tetapi juga etika pemerintahan.
✅ Benar
Pembahasan: Tindakan penyalahgunaan wewenang adalah pelanggaran hukum
dan norma etika, yang mencederai kepercayaan publik dan prinsip good
governance.
8. Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan supremasi
hukum di Indonesia adalah budaya hukum masyarakat yang masih rendah.
✅ Benar
Pembahasan: Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan pelanggaran
hukum dianggap biasa, yang menghambat penegakan supremasi hukum.
9. Kebebasan berpendapat tidak memiliki batasan karena
dijamin sepenuhnya oleh UUD 1945.
❌ Salah
Pembahasan: Kebebasan berpendapat dijamin, tetapi dibatasi oleh hukum
untuk melindungi hak orang lain dan ketertiban umum, misalnya larangan ujaran
kebencian.
10.
Kebhinekaan di Indonesia menjadi kekuatan nasional ketika dikelola dalam
semangat persatuan.
✅ Benar
Pembahasan: Keberagaman budaya, suku, dan agama akan menjadi kekuatan
jika dikelola dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika dan tidak dijadikan sumber
konflik.
11. Putusan pengadilan yang telah inkracht (berkekuatan
hukum tetap) masih dapat diubah oleh lembaga eksekutif jika dianggap tidak
adil.
❌ Salah
Pembahasan: Eksekutif tidak memiliki wewenang mengubah putusan
pengadilan yang sudah inkracht. Hal itu hanya bisa ditempuh melalui jalur hukum
luar biasa, seperti PK (Peninjauan Kembali).
12.
Globalisasi bisa mengancam nilai-nilai Pancasila jika tidak diimbangi dengan
penguatan jati diri bangsa.
✅ Benar
Pembahasan: Pengaruh budaya asing, liberalisme, dan materialisme bisa
melemahkan nilai Pancasila jika masyarakat tidak memiliki filter nilai nasional
yang kuat.
13. Keadilan sosial dalam Pancasila hanya berlaku bagi
masyarakat kelas bawah.
❌ Salah
Pembahasan: Keadilan sosial berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa
diskriminasi. Negara harus menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat.
14. Korupsi adalah bentuk pelanggaran HAM karena
merugikan hak masyarakat atas pelayanan publik dan keadilan sosial.
✅ Benar
Pembahasan: Korupsi merampas hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan,
dan layanan publik yang layak. Oleh karena itu, ia tergolong sebagai
pelanggaran HAM.
15. Sistem pemerintahan presidensial memungkinkan
presiden untuk membubarkan DPR jika terjadi krisis politik.
❌ Salah
Pembahasan: Dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif (presiden)
dan legislatif (DPR) terpisah. Presiden tidak memiliki kewenangan membubarkan
DPR.
16. Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan,
namun tidak semua wajib mengenyam pendidikan dasar.
❌ Salah
Pembahasan: Pendidikan dasar adalah hak dan sekaligus wajib
diikuti oleh setiap warga negara. Ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 dan
peraturan pendidikan nasional.
17. Pelaksanaan otonomi daerah memberi ruang bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik di tingkat
lokal.
✅ Benar
Pembahasan: Otonomi daerah memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif
dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan lokal melalui forum-forum publik dan
pemilihan kepala daerah.
18. Nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila menuntut
adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
✅ Benar
Pembahasan: Keadilan sosial bukan hanya kesetaraan hukum, tetapi juga
mencakup distribusi hasil pembangunan dan pengentasan kesenjangan wilayah.
19. Dalam kehidupan demokrasi, oposisi terhadap
pemerintah merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip persatuan.
❌ Salah
Pembahasan: Oposisi adalah bagian dari sistem demokrasi yang sehat.
Kritik membangun justru memperkuat pemerintah dan menjaga akuntabilitas.
20. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan aspirasi
politik merupakan pelanggaran terhadap norma kepatutan dalam masyarakat
demokratis.
❌ Salah
Pembahasan: Media sosial adalah salah satu sarana sah untuk menyampaikan
pendapat politik, asalkan dilakukan secara santun, tidak melanggar hukum, dan
tidak menyebarkan hoaks atau kebencian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar