Sikap Warga Negara terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
Sistem pemerintahan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen keempat adalah sistem pemerintahan presidensial.
Pelaksanaan pemerintahan presidensial dimulai dari penyelenggaraan pemilu. Dari pemilu itulah awal menentukan calon pemimpin yang akan menjalankan roda pemerintahan presidensial ini.
Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu kali pertama yang memilih presiden dan wakil presiden dalam satu paket, memilih anggota DPR dan DPRD, serta memilih anggota DPD. Setelah terbentuk, badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif melaksanakan tugas, kewenangan, dan fungsinya masing-masing sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945. Mereka menjalankan pemerintahan selama lima tahun dan akan berganti dengan pemerintahan baru setelah pemilu berikutnya .
1. mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada
kesejahteraan rakyat
2.berpartisipasi dalam penyelenggaraan proses demokrasi; memberikan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat
3.melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional; dan
4.berupaya menjadi warga negara yang baik dan mampu menjadi agen perubahan.
TUGAS :
1. Studi Kasus Demokrasi dan Partisipasi
Dalam sebuah daerah, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu sangat rendah karena masyarakat merasa suaranya tidak berdampak pada kebijakan pemerintah.
Pertanyaan:
Analisis sikap yang seharusnya dimiliki warga negara dalam menghadapi kondisi tersebut! Jelaskan juga dampak jangka panjang jika sikap apatis terus berkembang dalam sistem pemerintahan demokratis.
2. Studi Kasus Kritik terhadap Pemerintah
Seorang warga активно menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial, namun menggunakan bahasa yang provokatif dan menyinggung kelompok tertentu.
Pertanyaan:
Evaluasi sikap warga tersebut berdasarkan prinsip demokrasi Pancasila! Bagaimana seharusnya cara menyampaikan kritik yang mencerminkan sikap warga negara yang bertanggung jawab?
3. Studi Kasus Kepatuhan Hukum
Banyak warga yang melanggar aturan lalu lintas dengan alasan “tidak ada polisi yang mengawasi”.
Pertanyaan:
Analisis hubungan antara sikap disiplin warga negara dengan keberhasilan sistem pemerintahan! Mengapa kepatuhan hukum tidak boleh bergantung pada pengawasan semata?
4. Studi Kasus Pengawasan Pemerintah (Check and Balance)
Dalam suatu kasus, terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, namun masyarakat memilih diam karena takut atau tidak peduli.
Pertanyaan:
Jelaskan pentingnya peran aktif warga negara dalam fungsi pengawasan terhadap pemerintah! Apa konsekuensi bagi sistem pemerintahan jika masyarakat tidak menjalankan peran tersebut?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar