PPKN KELAS 12

 HAK ASASI MANUSIA

PPKN Kelas 11

 

Jawaban TKA

 1. Equality (persamaan / kesetaraan)

👉 Penegakan hukum harus menjunjung asas kesetaraan, artinya semua orang sama di hadapan hukum.

2. Asasi

👉 Hak asasi warga negara wajib dilindungi agar tidak terjadi diskriminasi.

3. Keadilan

👉 Fungsi hukum salah satunya sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial bagi semua pihak.

4. Tidak memihak / imparsial

👉 Keadilan harus bersifat imparsial, tidak memihak golongan tertentu.

5. Pelanggaran

👉 Perlindungan hukum preventif mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.

6. Hukum

👉 Jika penegakan hukum dipengaruhi kepentingan politik, maka prinsip negara hukum melemah.

7. Supremasi

👉 Masyarakat ikut menjaga supremasi hukum dengan mengawasi jalannya hukum.

8. Ketidakpercayaan

👉 Penegakan hukum tidak konsisten akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada sistem hukum.

9. Individual

👉 Hak membela diri adalah perlindungan hukum individual setiap warga negara.

10. Asasi

👉 Jika pelanggaran HAM tidak ditindak, berarti hak asasi manusia tidak terlindungi.

TKA PKN

LATIHAN SOAL TKA

Materi : Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia

Teknis Pengerjaan 

1. Tuliskan soal dan carilah jawabannya yang tepat.

2. Tulis di buku klaster atau buku PKn yang mudah untuk dipelajari kembali.

3. Kerjakan mandiri tanpa membuka chat gpt atau aplikasi lainnya.

1. Penegakan hukum hanya akan berjalan efektif jika aparat hukum berpegang pada asas __________ tanpa pandang bulu.
2. Kasus diskriminasi dalam pelayanan publik menunjukkan perlindungan hukum belum sepenuhnya menjamin hak __________ warga negara.
3. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan menandakan lemahnya fungsi hukum sebagai sarana __________.
4. Jika aparat lebih memihak pada golongan tertentu, maka prinsip keadilan __________ tidak terpenuhi.
5. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya __________ sebelum merugikan masyarakat.
6. Penegakan hukum yang dipengaruhi kepentingan politik dapat melemahkan prinsip negara __________.
7. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya persidangan merupakan bentuk partisipasi dalam menjaga __________ hukum.
8. Penegakan hukum yang tidak konsisten akan menimbulkan budaya __________ di masyarakat.
9. Hak setiap warga negara untuk memperoleh pembelaan di pengadilan merupakan wujud perlindungan hukum __________.
10. Ketika aparat gagal menindak tegas pelanggaran HAM, hal itu mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap hak __________.

LATIHAN SOAL TKA

 

PPKN KELAS 11

 TUGAS KELOMPOK

1) 1 KELOMPOK TERDIRI DARI 2 ORANG

 2) Buatlah artikel dengan rumus 5W+1H bertema “Latar belakang perubahan UUD NRI Tahun 1945”

3) Artikel dibuat dalam bentuk word dengan manimal 1000 kata.

4) Referensi artikel bisa dilihat melalui sumber belajar lainnya namun, tetap ada yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi plagiat.

DRIVE KELAS 11.2

DRIVE KELAS 11.3

TKA PPKN

 SOAL DAN PEMBAHASAN TKA PILIHAN B

1. Penerapan prinsip checks and balances dalam sistem pemerintahan bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

✅ Benar
Pembahasan: Checks and balances adalah mekanisme pengawasan antarlembaga kekuasaan untuk mencegah dominasi satu lembaga atas yang lain. Ini menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan demokrasi.

---

2. Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa sebuah undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka DPR dapat mengabaikan putusan tersebut dengan suara mayoritas.

❌ Salah
Pembahasan: Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat (final and binding). DPR tidak dapat mengabaikannya, meskipun dengan suara mayoritas.

---

3. Partisipasi aktif warga negara dalam proses pemilu merupakan wujud dari pelaksanaan hak politik sekaligus kewajiban konstitusional.

✅ Benar
Pembahasan: Memilih dalam pemilu adalah hak sekaligus bagian dari kewajiban sebagai warga negara dalam negara demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang sah.

---

4. Dalam negara hukum, semua tindakan pemerintah harus berdasar hukum, kecuali dalam kondisi darurat.

❌ Salah
Pembahasan: Negara hukum mengharuskan semua tindakan berdasar hukum, termasuk saat darurat. Hukum darurat atau aturan khusus tetap mengikat dan tidak boleh sewenang-wenang.

---

5. Pancasila dapat dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi.

❌ Salah
Pembahasan: Pancasila harus dijalankan dalam semangat demokrasi. Menggunakannya sebagai pembenaran kekuasaan tanpa nilai demokratis bertentangan dengan ruh Pancasila.

---

6. Musyawarah mufakat dalam demokrasi Pancasila berarti keputusan harus selalu disetujui semua pihak tanpa adanya perbedaan pendapat.

❌ Salah
Pembahasan: Musyawarah mengedepankan diskusi, namun perbedaan pendapat tetap diakomodasi. Tujuannya mencari titik temu, bukan memaksakan keseragaman mutlak.

---

7. Jika seorang pejabat negara menyalahgunakan wewenang, maka ia tidak hanya melanggar hukum tetapi juga etika pemerintahan.

✅ Benar
Pembahasan: Tindakan penyalahgunaan wewenang adalah pelanggaran hukum dan norma etika, yang mencederai kepercayaan publik dan prinsip good governance.

---

8. Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia adalah budaya hukum masyarakat yang masih rendah.

✅ Benar
Pembahasan: Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan pelanggaran hukum dianggap biasa, yang menghambat penegakan supremasi hukum.

---

9. Kebebasan berpendapat tidak memiliki batasan karena dijamin sepenuhnya oleh UUD 1945.

❌ Salah
Pembahasan: Kebebasan berpendapat dijamin, tetapi dibatasi oleh hukum untuk melindungi hak orang lain dan ketertiban umum, misalnya larangan ujaran kebencian.

---

10. Kebhinekaan di Indonesia menjadi kekuatan nasional ketika dikelola dalam semangat persatuan.

✅ Benar
Pembahasan: Keberagaman budaya, suku, dan agama akan menjadi kekuatan jika dikelola dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika dan tidak dijadikan sumber konflik.

---

11. Putusan pengadilan yang telah inkracht (berkekuatan hukum tetap) masih dapat diubah oleh lembaga eksekutif jika dianggap tidak adil.

❌ Salah
Pembahasan: Eksekutif tidak memiliki wewenang mengubah putusan pengadilan yang sudah inkracht. Hal itu hanya bisa ditempuh melalui jalur hukum luar biasa, seperti PK (Peninjauan Kembali).

---

12. Globalisasi bisa mengancam nilai-nilai Pancasila jika tidak diimbangi dengan penguatan jati diri bangsa.

✅ Benar
Pembahasan: Pengaruh budaya asing, liberalisme, dan materialisme bisa melemahkan nilai Pancasila jika masyarakat tidak memiliki filter nilai nasional yang kuat.

---

13. Keadilan sosial dalam Pancasila hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah.

❌ Salah
Pembahasan: Keadilan sosial berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa diskriminasi. Negara harus menjamin keadilan bagi semua lapisan masyarakat.

---

14. Korupsi adalah bentuk pelanggaran HAM karena merugikan hak masyarakat atas pelayanan publik dan keadilan sosial.

✅ Benar
Pembahasan: Korupsi merampas hak masyarakat atas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik yang layak. Oleh karena itu, ia tergolong sebagai pelanggaran HAM.

---

15. Sistem pemerintahan presidensial memungkinkan presiden untuk membubarkan DPR jika terjadi krisis politik.

❌ Salah
Pembahasan: Dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif (presiden) dan legislatif (DPR) terpisah. Presiden tidak memiliki kewenangan membubarkan DPR.

---

16. Semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, namun tidak semua wajib mengenyam pendidikan dasar.

❌ Salah
Pembahasan: Pendidikan dasar adalah hak dan sekaligus wajib diikuti oleh setiap warga negara. Ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 dan peraturan pendidikan nasional.

---

17. Pelaksanaan otonomi daerah memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik di tingkat lokal.

✅ Benar
Pembahasan: Otonomi daerah memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan lokal melalui forum-forum publik dan pemilihan kepala daerah.

---

18. Nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila menuntut adanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

✅ Benar
Pembahasan: Keadilan sosial bukan hanya kesetaraan hukum, tetapi juga mencakup distribusi hasil pembangunan dan pengentasan kesenjangan wilayah.

---

19. Dalam kehidupan demokrasi, oposisi terhadap pemerintah merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip persatuan.

❌ Salah
Pembahasan: Oposisi adalah bagian dari sistem demokrasi yang sehat. Kritik membangun justru memperkuat pemerintah dan menjaga akuntabilitas.

---

20. Penggunaan media sosial untuk menyebarkan aspirasi politik merupakan pelanggaran terhadap norma kepatutan dalam masyarakat demokratis.

❌ Salah
Pembahasan: Media sosial adalah salah satu sarana sah untuk menyampaikan pendapat politik, asalkan dilakukan secara santun, tidak melanggar hukum, dan tidak menyebarkan hoaks atau kebencian.

 

PPKN KELAS 12

MATERI KE DUA

PERTEMUAN KE DUA

Berdasarkan kasus tersebut, analisis hal-hal berikut ini berdasarkan nilai dalam UUD NRI Tahun 1945. 1. Jelaskan berikut alasannya, apakah kasus perusakan fasilitas umum merupakan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

2. Apa saja hak dan kewajiban warga negara yang membiayai pembangunan fasilitas umum melalui iuran pajak? Kasus tersebut disayangkan oleh salah satu pemimpin daerah.

3. Apa sebabnya jika dikaitkan dengan cara memperoleh dana pembangunan daerah? Hak negara mana yang terlanggar pelaku? 

4. Pasal berapa dalam nilai UUD NRI Tahun 1945 yang paling dilanggar dan diingkari?

PPKN KELAS 11

 PERTEMUAN KE 2

1. UUD 1945 (18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949) 

Pada periode ini, belum semua indikator terpenuhi. Mengingat pada saat itu pemerintah sedang memusatkan perhatiannya pada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga ke daulatan negara. Pelaksanaan demokrasi pada periode ini baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Namun perlu diingat, ketika sidang BPUPK kita dapat melihat begitu besar komitmen para pendiri bangsa mewujudkan demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari perjuangan Muhammad Yamin dengan usulan asas peri kerakyatan dan Ir. Sukarno dengan usulan mufakat atau demokrasi tentang dasar negara Indonesia Merdeka. Mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa demokrasi tidak hanya sebatas komitmen, tetapi harus diwujudkan. Sehari setelah Indonesia merdeka, tepatnya 18 Agustus 1945, Indonesia memberlakukan UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertulis pertama, penanda diterapkannya demokrasi konstitusional. Meski demikian, menurut Muhammad Yamin, UUD ini disusun sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan sendiri. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) kemudian mengumumkan terkait belum sempurnanya UUD 1945

2. UUD RIS (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)

Konstitusi RIS secara resmi mulai berlaku pada 27 Desember 1949, setelah KNIP dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah memberikan persetujuan. Dasar hukum pemberlakuan Konstitusi RIS adalah Keputusan Presiden RIS No. 48 tanggal 31 Januari 1950 (Lembaran Negara 50-3). 

Pada 27 Desember 1949, terjadi tiga peristiwa penting lainnya, yaitu :

a. penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda yang diwakili Ratu Juliana kepada Mohammad Hatta sebagai wakil Republik Indonesia Serikat di Belanda; 

b. penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta;

c. penyerahan kekuasaan dari wakil Belanda Lovink kepada wakil Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Jakarta.

3. Undang-Undang Dasar Sementara/UUDS (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)

Tuntutan dan desakan rakyat dari beberapa negara bagian semakin menguat untuk segera kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Bagian Jawa Timur menjadi negara pertama yang mengusulkan penyerahan tugas tugas pemerintahannya kepada Pemerintah RIS. Pada 15 Januari 1950, Kabinet RIS mengundangkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950 yang mengatur penyerahan tugas-tugas pemerintahan di Jawa Timur kepada Komisaris Pemerintah. Langkah ini kemudian di ikuti negara bagian Pasundan dan negara bagian lainnya pada 10 Februari 1950. Namun perlu diingat, Republik Indonesia Serikat merupakan negara yang disusun berdasarkan konstitusional. Karena itu, untuk mengubahnya juga harus dilakukan secara konstitusional. Perubahan UUD RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) dituangkan dalam Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

 4. UUD NRI Tahun 1945 (5 Juli 1959 - 19 Oktober 1999)

Pemilu tahun 1955 untuk memilih DPR dan anggota konstituante terlaksana dengan baik. Namun, konlik antarelite politik tidak dapat diselesaikan dengan baik. Wakil Presiden Moh. Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1956. Salah satu alasan mengapa Hatta mundur adalah ketidaksetujuannya terhadap konsep Sukarno tentang demokrasi terpimpin dan penguburan partai politik yang menurutnya dapat mengakibatkan kekuasaan tanpa kontrol yang didukung oleh golongan tertentu. Konstituante yang tidak dapat mengambil keputusan mengenai rancangan konstitusi, menambah situasi politik tidak stabil. Oleh karena itu, ada upaya pemerintah untuk kembali ke UUD 1945. Pada 22 April 1959, Presiden memberikan amanat kepada sidang konstituante yang memuat anjuran Kepala Negara dan Pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 tanpa melalui amandemen dengan empat alasan.

PTS Kelas 12

 Teknis pengerjaan

1. Kerjakan soal dibawah ini menggunakan kertas selembar 

2. Diperbolehkan mencarai jawaban dari sumber belajar 

3. Kerjakan dg memperhatikan isi konteks sesuai dengan pendapat masing masing

4. Tidak diperkenankan untuk melihat jawaban teman

5. Dikarang membuka sosmed saat KBM berlangsung, jika terlihat ada siswa yg membuka sosmed maka nilai PTS akan 0

SOAL

1. Jelaskan secara 5 kelemahan dari bangsa Indonesia!

2. Sebutkan 5 keuntungan dari bangsa Indonesia!

3. Jelaskan bagaimana menurut pendapat kalian terkait penanaman nilai pancasila dalam kehidupan global!

4. Jelaskan makna hak dan kewajiban menurut pandangan kalian!

5. Identifikasikan hak dan kewajiban sesuai dengan pasal UUD NRI Tahun 1945 (disertakan pasalnya) !

PTS Kelas 11

Teknis pengerjaan

1. Kerjakan soal dibawah ini menggunakan kertas selembar 

2. Diperbolehkan mencarai jawaban dari sumber belajar 

3. Kerjakan dg memperhatikan isi konteks sesuai dengan pendapat masing masing

4. Tidak diperkenankan untuk melihat jawaban teman

5. Dikarang membuka sosmed saat KBM berlangsung, jika terlihat ada siswa yg membuka sosmed maka nilai PTS akan 0

SOAL

1. Jelaskan secara runtut sejarah terbentuknya pancasila!

2. Sebutkan masing masing 3 contoh perilaku yang sesuai dengan nilai pancasila!

3. Jelaskan bagaimana menurut pendapat kalian terkait penanaman nilai pancasila yang saat ini sudah mulai terkikis!

4. Jelaskan makna demokrasi menurut pandangan kalian!

5. Sebutkan dan jelaskan perubahan konstitusi yang pernah terjadi di Indonesia!

PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 12